Masih banyak Ruyati yang lain

Mungkin masalah Ruyati sudah selesai. Ruyati tewas setelah dihukum pancung oleh pemerintah Arab. Tapi, ternyata masih banyak ‘Ruyati’ yang lain, yang menunggu untuk dieksekusi. Saya membuat tulisan ini, sebagai rasa simpati atas kasus kesengsaraan TKI. Mohon dishare ya, teman-teman

—>

Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia karena tidak setuju dengan cara penggorokan leher sapinya di Indonesia.

Indonesia tidak berdaya menghentikan ekspor TKW walaupun terjadi  pemotongan leher Ruyati dan 23 calon terpidana selanjutnya di Arab Saudi.

Apakah sapi Australia jauh lebih berharga daripada TKW Indonesia?

-oo-

Tiap hari ada saja berita mengejutkan datang dari negeri ini. Mulai dari Nazaruddin, Nunun, kasus contekan massal, dan terakhir peristiwa pancung TKI Ruyati di Arab Saudi.

Pada tanggal 19 Juni 2011 dalam dialog Metro Hari Ini ditayangkan wawancara terhadap anak Ruyati, TKW yang baru saja dihukum pancung di Arab Saudi. Pernyataan Een Nurani, anaknya, cukup menggetarkan. Katanya,  SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab sampai terjadi kasus pemancungan ibunya di Arab Saudi. Benarkah demikian?

Berdasarkan kronologis kisah Ruyati yang dirangkum dari surat elektronik yang dikirim oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia kepada Media Indonesia, bisa diringkas kisah Ruyati sebagai berikut :

Ruyati Bt Satubi, warga Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat, dikirim ke Arab saudi melalui agen PJTKA Ziarah Rec Office, dan perusahan pengirim Dasa Graha Utama.

Ruyati bekerja di keluarga Omar Muhammad Omar Halwani yang bertempat tinggal di Al Khalidiya Makkah dengan masa kerja 1 tahun 3 bulan.

Pada 12 Januari 2010, yang bersangkutan telah membunuh majikan bernama Khariyah Hamid,64, dengan cara membacok beberapa kali dengan pisau jagal (pisau besar), yang kemudian dilanjutkan dengan menusuk leher korban dengan pisau dapur. . Kasus ditangani kepolisian sektor Al Mansur Makkah Al Mukarromah. Kasus tersebut dimuat di koran lokal Okaz edisi 13 Januari.

Motif pembunuhan didasari atas kekecewaan Ruyati terhadap ibu majikannya yang sering memarahi, dan menolak memulangkannya.

 

 

Benarkah ini dosa Pemerintah?

Untuk menjawab ini kita harus menganalisa dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, hukuman pancung dijatuhkan kepada seorang pelaku pembunuhan. Ini sudah terbukti di pengadilan sampai tingkat mahkamah agung Arab Saudi. Ruyati juga sudah mengakui secara terang-terangan perbuatannya.

Pembunuhan adalah suatu tindakan kejahatan yang dosa dan akibatnya sangat besar. Dosa pembunuhan terhadap satu manusia, dalam agama Islam, sama besarnya dengan dosa membunuh seluruh umat manusia.

Akibat pembunuhan juga sangat dahsyat. Satu manusia bisa punya banyak pengaruh terhadap banyak manusia lain sekitarnya. Boleh jadi yang dibunuh itu adalah orang tua dari sepuluh orang anak yang masih kecil-kecil. Atau bos dari sekian ratus pegawai. Seluruh orang  tersebut akan kehilangan sosok tercinta yang akan mempengaruhi pertumbuhan,  perkembangan, dan kemajuan mereka.

Maka dari itu, tidak ada alasan bagi seseorang untuk bisa membunuh orang lain. Walau alasannya sering disiksa atau dizalimi. Untuk alasan sering dianiaya, banyak hal lain yang bisa dilakukan alih-alih membunuh. Melapor polisi, melapor ke KBRI, atau lari dari rumah majikan jauh lebih baik daripada harus membunuh.

 Itulah sebabnya, hukuman dari tindakan membunuh adalah sangat berat dalam agama Islam. Pada kasus pembunuhan berlaku hukum qisas, yaitu pembunuh juga harus dihukum mati, kecuali ada pengampunan dari keluarga korban. Dan biasanya ada denda yang harus dibayar yang sudah ditentukan oleh keluarga.

Fokus kedua adalah mengapa sampai terjadi pembunuhan itu. Sebenarnya fokus permasalahan harus lebih ditujukan kesini. Mengapa Ruyati sampai membunuh? Ini pasti ada alasan kuat. Semua orang tahu sanksi membunuh itu berat. Apalagi bagi seorang Ruyati. Dia pasti paham hukum qisas untuk pembunuhan setelah bertahun-tahun tinggal di Arab Saudi.

Dalam cerita di atas terungkap bahwa pembunuhan terjadi karena tindakan balas dendam dari Ruyati yang sering disiksa majikannya baik secara fisik maupun mental .

Sebenarnya di sini ada mata rantai yang bisa diputuskan agar tidak sampai terjadi pembunuhan ini. Pemerintah bisa campur tangan dalam poin ini untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Mata rantai itu adalah hubungan kerja yang tidak harmonis antara Ruyati dan majikan yang berjalan sedemikian lama.

Ini berlaku tidak cuma pada kasus Ruyati. Tidak terhitung, sudah berapa kasus dari penganiayaan sampai pembunuhan TKI yang dilatarbelakangi hubungan harmonis majikan dan TKI.

Pemerintah khususnya bagian pengurusan TKI sangat memegang andil dalam memfasilitasi perbaikan hubungan ini. Kalau sampai mentok tidak ada penyelesaian, pemerintah harus berani melibatkan diri untuk memutuskan kontrak kerja majikan dan TKI. Akan tetapi,  itu tidak nampak dalam kenyataan.

Di sinilah letak kesalahan pemerintah yang tidak becus untuk memberikan perlindungan kerja kepada seluruh TKI. Biar bagaimanapun TKI itu adalah tanggung jawab pemerintah. Alasan  pertama,  Pemerintahlah yang memberikan izin kerja bagi TKI di luar negeri. Yang kedua, Pemerintah juga  yang mendapat keuntungan berupa devisa melimpah yang masuk dengan lancar ke dalam negara.

Pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap keadaan TKI di luar negeri. Harusnya pemerintah seoptimal mungkin menyediakan fasilitas bagi para TKI, dan kontrol yang ketat terhadap keadaan TKI di tempat kerjanya.

Kalau sampai terjadi kekerasan terhadap TKI dan pemerintah tidak bisa melindungi, maka  sesungguhnya telah terjadi kecolongan yang sangat keterlaluan. Dalam kenyataannya, banyak kasus kekerasan terhadapa TKI yang bahkan pemerintah  pun tidak tahu. Mereka baru tahu setelah TKInya parah atau bahkan meninggal. Seperti pada kasus Ruyati, dimana pemerintah tidak tahu sampai tidak mengikuti jadwal eksekusi pancung Ruyati.

Seharusnya tidak boleh ada kecolongan seperti ini dalam sebuah sistem yang baik. Apalagi itu terjadi berkali-kali. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab terhadap semua nasib buruk TKI di luar negeri. Kalau memang pemerintah tidak sanggup bertanggung jawab, jangan berani memberikan izin pengiriman TKI ke luar negeri. Moratorium total dan selamanya  adalah langkah paling tepat.

Fokus ketiga adalah proses hukum sampai terjadinya pemancungan tidak diikuti baik oleh para pihak pejabat Indonesia di sana. Menurut berita, keluarganya saja baru tahu berita setelah  Ruyati dipancung.

Disini ada manajemen yang sangat keliru. Kalau pemerintah memang serius memperhatikan nasib TKI, maka kasus ini tidak mungkin terlewatkan begitu saja. Kasus besar seperti ini semestinya mengikutsertakan keluarga dari si terpidana, karena reaksi yang besar dari keluarga akan semakin memperbesar kehebohan kasus ini.

Pemerintah juga seakan lupa untuk melibatkan media menjalani detik-detik proses hukum tersebut. Peran media massa sangat penting. Dengan terangkatnya kasus tersebut di ranah publik, maka tentunya reaksi pemerintah untuk melakukan ‘perlawanan’ terhadap hukuman mati ini akan lebih garang. Apa susahnya melibatkan media. Apalagi di zaman sekarang dimana media membutuhkan beribu-ribu berita tiap hari.

Dari uraian tersebut, nampak bahwa sebenarnya Pemerintah memang tidak bertanggung jawab secara langsung atas pemancungan Ruyati karena itu pilihan dan kesalahannya sendiri. Akan tetapi, Pemerintah sangat bertanggung jawab secara tidak langsung atas terjadinya kasus itu. Di tangan Pemerintahlah letak manajemen negara ini,  di dalam dan di luar negeri. Tidak becusnya aparat-aparat yang dia tunjuk untuk mengurus kasus TKI secara profesional menyimbolkan ketidakmampuan manajemen yang baik. Dan ini sudah jamak dilontarkan para ahli di berbagai bidang.

Kayaknya pemerintah kita perlu mencontoh budaya malu dari pejabat-pejabat Jepang. Rasa malu mereka sangat tinggi apabila mereka tidak becus melaksanakan tanggung jawabnya. Rasa malu itu bisa membuat mereka rela mengundurkan diri dari jabatannya. Sungguh terpuji.

Tapi rasanya seperti mimpi bagi pemerintah kita  untuk memiliki jiwa ksatria seperti itu. Ya, walaupun tidak bisa seeksktrim itu, moratorium total dan peningkatan rasa kepedulian SBY terhadap TKI setidaknya bisa dilakukan sebagai wujud tanggung jawabnya dan rasa bersalah.

Mudah-mudahan kasus Ruyati ini bisa jadi momentum untuk perbaikan nasib Tenaga Kerja Indonesia di masa depan.

–end

dr. Amrizal Muchtar

Makassar

StatPress

Visits today: 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>